Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memperdalam penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Fokus utama penyelidikan mengarah pada peran Anwar Sadad, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, yang diduga menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.
Pengelolaan dana Pokmas biasanya ditujukan untuk mendukung program pembangunan di tingkat desa dan kelurahan, termasuk penyediaan infrastruktur dasar serta peningkatan kesejahteraan warga. Menurut dokumen internal KPK, terdapat indikasi bahwa alokasi dana tersebut tidak sesuai prosedur standar, dan sejumlah penyaluran dana diduga melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik dengan Anwar Sadad.
Berikut rangkaian kronologis yang telah diungkap sejauh ini:
- 2022: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan alokasi dana Pokmas sebesar Rp 350 miliar untuk program pembangunan desa.
- 2023: Beberapa desa melaporkan penerimaan dana yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang disetujui.
- Awal 2024: KPK menerima laporan whistleblower yang menuding adanya intervensi politik dalam penyaluran dana.
- Mei 2024: Tim investigasi KPK menandai nama Anwar Sadad sebagai pihak yang diduga memfasilitasi alur dana kepada pihak tertentu.
Dalam pernyataannya, KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih berada pada tahap pengumpulan bukti dan tidak ada keputusan akhir mengenai keterlibatan Anwar Sadad. Penyidik juga menambahkan bahwa semua pihak yang terkait akan dipanggil untuk memberikan keterangan secara resmi.
Partai Gerindra melalui juru bicara resmi menolak semua tuduhan yang diarahkan kepada Anggota DPR tersebut. Pihak partai menyatakan bahwa Anwar Sadad belum dipanggil secara formal oleh KPK dan menegaskan komitmen partai dalam mendukung proses hukum yang transparan.
Jika terbukti bersalah, Anwar Sadad dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian jabatan di DPR serta ancaman pidana sesuai Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Dampak politik dari kasus ini juga diperkirakan akan memengaruhi citra Partai Gerindra menjelang pemilihan umum berikutnya.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap indikasi korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat publik. Penyidikan ini masih berlangsung, dan masyarakat diharapkan menunggu hasil final yang akan diumumkan secara resmi.
