Setapak Langkah – 25 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin mengeluarkan surat panggilan kepada dua mantan pegawai Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk menjadi saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap. Kedua mantan pejabat tersebut, yang sebelumnya menjabat sebagai panitera dan hakim tingkat pertama, diperkirakan memiliki pengetahuan penting terkait proses persidangan yang menjadi objek penyelidikan.
Kasus yang sedang ditangani KPK melibatkan dugaan pemberian gratifikasi kepada salah satu pihak dalam perkara perdata yang diputuskan di PN Depok. Menurut keterangan awal, pihak yang diduga menerima suap diduga memberikan uang kepada oknum tertentu untuk memengaruhi keputusan hakim.
Panggilan saksi ini merupakan bagian dari langkah lanjutan KPK setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen persidangan, catatan keuangan, serta saksi mata lainnya. KPK menegaskan bahwa semua pihak yang memiliki potensi informasi relevan akan dipanggil guna memastikan proses investigasi berjalan transparan dan akurat.
Berikut tahapan yang akan ditempuh KPK dalam penyelidikan ini:
- Penyampaian surat panggilan resmi kepada saksi dan penetapan jadwal pemeriksaan.
- Pemeriksaan saksi secara tatap muka, dengan pencatatan pernyataan tertulis.
- Pengumpulan bukti tambahan, termasuk rekaman audio, dokumen keuangan, dan surat-menyurat terkait.
- Analisis temuan oleh tim penyidik KPK untuk menentukan apakah terdapat bukti cukup untuk melanjutkan ke tahap penuntutan.
Kepala KPK menegaskan komitmen lembaga dalam memberantas korupsi di lingkungan peradilan, sekaligus mengingatkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak tegas sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, perwakilan PN Depok belum memberikan komentar resmi terkait panggilan saksi ini.
Jika penyelidikan membuktikan adanya praktik suap, kasus ini dapat berpotensi menimbulkan implikasi hukum bagi para pejabat yang terlibat serta memperkuat upaya reformasi sistem peradilan di Indonesia.
