Setapak Langkah – 25 Mei 2026 | Satgas Penanggulangan Risiko Bencana (PRR) melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi ke Sumatera Barat pada minggu ini untuk mempercepat pembangunan rumah sementara (huntap) bagi korban bencana alam yang masih mengungsi.
Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan lahan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah terdampak. Tanpa akses lahan yang memadai, proses pembangunan huntap terhambat sehingga kebutuhan tempat tinggal layak bagi korban tidak terpenuhi.
Dalam pertemuan bersama perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BUMN, serta pemerintah provinsi dan kabupaten, Satgas PRR menyampaikan serangkaian rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut:
- Identifikasi dan pemetaan lahan BUMN yang strategis serta berada dalam zona aman bagi pembangunan huntap.
- Negosiasi pelepasan lahan dengan mekanisme kompensasi yang adil bagi pemilik hak guna lahan.
- Penyusunan perjanjian kerja sama antara BUMN dan pemerintah daerah yang memuat hak dan kewajiban masing‑masing pihak.
- Penetapan timeline penyelesaian pelepasan lahan dalam 30 hari kalender sejak keputusan final.
- Monitoring progres secara berkala oleh Satgas PRR untuk memastikan target tercapai tepat waktu.
Jika rekomendasi ini dilaksanakan secara cepat, diperkirakan sebanyak 2.500 unit huntap dapat selesai dibangun dalam tiga bulan ke depan, sehingga ribuan keluarga korban dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan mempercepat proses perizinan serta koordinasi dengan pihak BUMN demi kelancaran pelaksanaan.
Satgas PRR menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta BUMN dalam mengoptimalkan penggunaan lahan publik, agar hak atas tanah tetap terjaga dan proses rehabilitasi tidak terhambat oleh isu administratif.
