Setapak Langkah – 22 Mei 2026 | Paris menolak gagasan bahwa aliansi militer NATO seharusnya terlibat dalam operasi internasional yang bertujuan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menuntut peran NATO di wilayah strategis tersebut.
Beberapa poin utama yang diutarakan oleh pejabat Prancis antara lain:
- Penempatan NATO dapat dipandang sebagai provokasi oleh negara‑negara yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut, khususnya Iran.
- Kebebasan navigasi sebaiknya dijaga melalui dialog politik dan koordinasi dengan otoritas maritim internasional.
- Penggunaan kekuatan militer harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya diplomatik gagal.
Desakan Trump untuk melibatkan NATO muncul setelah peningkatan ancaman terhadap kapal‑kapal dagang di Selat Hormuz, jalur penyeluruhan penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Namun, Prancis berpendapat bahwa aliansi pertahanan kolektif tidak seharusnya dipakai sebagai alat tekanan dalam sengketa regional.
Pengaruh keputusan ini dapat berdampak pada hubungan transatlantik. Sementara Amerika Serikat menekankan solidaritas NATO, negara‑negara Eropa seperti Prancis mengingatkan akan pentingnya kebijakan luar negeri yang seimbang dan menghormati kedaulatan negara lain.
Ke depan, Prancis mengusulkan peningkatan kerja sama antara negara‑negara produsen minyak, organisasi maritim, dan lembaga internasional untuk memantau lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan risiko insiden tanpa melibatkan kehadiran militer aliansi yang berskala besar.
