Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai tersebut segera memberikan klarifikasi. Ketua Fraksi PDIP di DPR, Guntur, menegaskan bahwa posisi partai di luar kabinet bukanlah akibat keengganan untuk berkontribusi, melainkan sebuah keputusan strategis untuk berperan sebagai penyeimbang dalam dinamika politik nasional.
Guntur menambahkan bahwa meskipun tidak berada dalam pemerintahan, PDIP tetap siap “bergotong‑royong” dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia mencontohkan beberapa inisiatif legislatif yang telah didorong oleh fraksi PDIP, termasuk pengajuan RUU tentang kesejahteraan sosial dan transparansi anggaran, yang menunjukkan komitmen partai terhadap agenda pembangunan.
- PDIP menolak anggapan bahwa berada di luar pemerintahan berarti tidak berkontribusi.
- Partai menekankan fungsi sebagai penyeimbang dan pengawas kebijakan.
- PDIP tetap mendukung program-program yang berpihak pada rakyat, meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet.
Respons ini muncul di tengah perdebatan mengenai koalisi politik dan peran partai-partai besar dalam mendukung agenda presiden. Pengamatan para pengamat politik menyebutkan bahwa sikap PDIP dapat memperkuat posisi partai sebagai kekuatan legislatif utama, sekaligus menambah tekanan pada pemerintah untuk lebih akuntabel.
