Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan penilaian positif terhadap kebijakan penurunan potongan tarif aplikator transportasi online menjadi 8 persen. Menurut kementerian, langkah ini dapat meningkatkan perlindungan bagi pekerja ojol, khususnya dalam hal upah dan kesejahteraan.
Kebijakan tarif 8 persen pertama kali diusulkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap tekanan publik yang menuntut upah yang lebih adil bagi pengemudi aplikasi. Sebelumnya, sebagian besar platform mengambil potongan hingga 20-30 persen dari pendapatan driver.
Beberapa aspek yang menjadi fokus penilaian Kementerian HAM meliputi:
- Peningkatan pendapatan bersih pengemudi setelah dipotong tarif.
- Jaminan hak-hak dasar pekerja, termasuk asuransi kesehatan dan pensiun.
- Transparansi mekanisme perhitungan tarif.
- Pengawasan terhadap kepatuhan platform aplikasi.
Kementerian menekankan bahwa tarif yang lebih rendah harus diimbangi dengan komitmen platform untuk menyediakan fasilitas perlindungan sosial. Tanpa dukungan tersebut, penurunan tarif saja tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan pekerja.
Beberapa perusahaan transportasi online menyambut baik kebijakan ini, namun menyatakan perlunya penyesuaian operasional agar tidak mengganggu model bisnis mereka. Mereka berargumen bahwa penurunan tarif dapat mempengaruhi investasi dalam teknologi, pelatihan driver, dan program keamanan.
Para pakar ekonomi menilai bahwa tarif 8 persen dapat menjadi titik tengah yang realistis, asalkan ada regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Mereka menyarankan agar pemerintah membentuk forum lintas sektoral yang melibatkan perwakilan pekerja, perusahaan, dan lembaga HAM untuk memantau implementasi kebijakan.
Jika berhasil, kebijakan ini berpotensi menjadi contoh bagi negara lain dalam mengatur ekosistem transportasi digital. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan semua pihak untuk berkolaborasi demi perlindungan pekerja.
