Setapak Langkah – 19 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diselenggarakan di Gedung DPR, Jakarta, pada hari Senin, 26 Mei 2024. Pada kesempatan tersebut, Presiden memaparkan secara langsung Rancangan Kerangka Enam Prioritas Kebijakan Fiskal (KEM‑PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027.
Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPR, diikuti dengan sambutan singkat Presiden yang menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran jangka menengah. Presiden menyoroti tiga pilar utama KEM‑PPKF 2027, yaitu:
- Peningkatan investasi infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas nasional.
- Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi.
- Penguatan ketahanan fiskal dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengendalikan defisit.
Selanjutnya, Presiden menyajikan rangkaian data dalam bentuk tabel yang memuat alokasi anggaran pada masing‑masing prioritas, sebagaimana tercantum di bawah ini:
| Prioritas | Alokasi (dalam triliun Rp) |
|---|---|
| Infrastruktur Strategis | 1.200 |
| Pendidikan & Teknologi | 850 |
| Ketahanan Fiskal | 650 |
Presiden menekankan bahwa total anggaran yang diusulkan mencapai 2,7 triliun rupiah, dengan harapan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi rata‑rata 5,5 % per tahun hingga 2027. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus tetap responsif terhadap dinamika global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan situasi geopolitik.
Berbagai fraksi di DPR menyambut baik kehadiran Presiden, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait prioritas alokasi. Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengusulkan penambahan dana untuk program energi terbarukan, sementara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyoroti perlunya peningkatan alokasi untuk pertahanan dan keamanan.
Setelah pemaparan, sesi tanya‑jawab berlangsung intensif. Beberapa anggota DPR menanyakan mekanisme evaluasi dan pelaporan KEM‑PPKF, serta langkah konkret untuk memastikan transparansi penggunaan dana. Presiden menjawab dengan menegaskan akan dibentuk tim khusus yang melaporkan progres secara berkala kepada DPR dan publik.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna ini menandai momentum penting dalam proses legislasi anggaran, memperkuat akuntabilitas serta mempercepat konsensus antar lembaga. Diharapkan, KEM‑PPKF RAPBN 2027 yang telah dipaparkan dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
