Setapak Langkah – 16 Mei 2026 | Polda Papua menegaskan bahwa mereka tidak melarang masyarakat mengadakan kegiatan nonton bareng (nobar) serta mengadakan diskusi mengenai film berjudul “Pesta Babi“. Pernyataan ini muncul setelah beredar spekulasi bahwa film tersebut dilarang oleh pemerintah.
Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Polda Papua antara lain:
- Film “Pesta Babi” belum masuk dalam daftar sensor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF).
- Kegiatan nobar dan diskusi film bersifat pribadi atau komunitas, selama tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar hukum, dan tidak menimbulkan provokasi.
- Polda Papua tetap siap menindak jika ada unsur pelanggaran lain, seperti penyebaran konten yang mengandung pornografi atau kekerasan ekstrem.
Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian mengapresiasi sikap Polda yang dianggap mendukung kebebasan berekspresi, sementara yang lain tetap waspada terhadap potensi dampak negatif film yang mengangkat tema sensitif.
Pengamat hukum menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang‑Undang Dasar 1945, selama tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang‑undangan terkait konten media.
Dengan demikian, hingga ada pernyataan resmi lain dari pemerintah pusat atau lembaga sensor, kegiatan helat nobar dan diskusi film “Pesta Babi” dapat terus dilaksanakan tanpa hambatan hukum di wilayah Papua.
