Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Dalam sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas agenda lingkungan hidup, Menteri Hukum dan HAM (Menhut) Raja Juli menyoroti rencana pemerintah Indonesia untuk membentuk Satgas Pembiayaan Inovatif. Inisiatif ini ditujukan memperkuat upaya konservasi taman nasional serta melindungi spesies endemik yang berada pada risiko tinggi.
Raja Juli menegaskan bahwa tantangan pembiayaan konservasi tidak dapat diatasi hanya dengan anggaran negara. Oleh karena itu, satgas tersebut akan mengkaji mekanisme pembiayaan baru, termasuk obligasi hijau, dana karbon, serta kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan internasional.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Tujuan utama: Mengamankan sumber dana jangka panjang untuk pengelolaan taman nasional dan program perlindungan spesies.
- Model pembiayaan: Memanfaatkan instrumen keuangan berkelanjutan seperti obligasi konservasi, skema pembayaran jasa lingkungan, dan dana hasil lelang karbon.
- Kolaborasi lintas sektoral: Menggandeng perusahaan, donor bilateral, serta lembaga multilateral untuk menciptakan sinergi pembiayaan.
- Pengawasan dan akuntabilitas: Satgas akan dilengkapi dengan tim audit independen untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan tepat sasaran.
Raja Juli menambahkan bahwa pembentukan satgas ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Action Plan). Ia juga menekankan pentingnya dukungan komunitas lokal sebagai penerima manfaat utama dari program tersebut.
Sidang PBB memberikan panggung internasional bagi Indonesia untuk menampilkan inovasi pembiayaan lingkungan. Jika berhasil, model ini dapat dijadikan contoh bagi negara berkembang lain yang menghadapi kesulitan serupa dalam melestarikan warisan alam mereka.
Ke depan, satgas diharapkan menyusun blueprint pembiayaan dalam enam bulan pertama dan mengajukan proposal pilot project kepada donor internasional pada akhir tahun ini.
