Setapak Langkah – 13 Mei 2026 | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa keberadaan pasukan TNI di Lebanon bersifat kondisional. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan bahwa jika misi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) tidak dapat menjamin keamanan dan perlindungan terhadap prajurit Indonesia, maka pemerintah Indonesia berhak menarik pasukan tersebut.
Penempatan pasukan TNI di wilayah perbatasan selatan Lebanon merupakan bagian dari kontribusi Indonesia terhadap operasi perdamaian internasional. Namun, Mahfud MD menambahkan bahwa prioritas utama adalah keselamatan anggota TNI yang berada di sana. “Kami tidak akan membiarkan prajurit kami berada dalam situasi yang berisiko tinggi tanpa jaminan perlindungan yang memadai,” ujarnya dalam konferensi pers.
UNIFIL, yang dibentuk pada tahun 1978, bertugas memantau gencatan senjata antara Israel dan Lebanon serta membantu memelihara stabilitas di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kondisi keamanan di Lebanon masih rawan, terutama di daerah‑daerah yang dekat dengan perbatasan Israel.
- Jika UNIFIL dinyatakan tidak mampu melindungi prajurit Indonesia, proses penarikan akan dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah Lebanon dan PBB.
- Penarikan tidak berarti penghentian dukungan Indonesia terhadap misi perdamaian, melainkan penyesuaian strategi operasional.
- Kemenko Polkam akan terus memantau situasi keamanan dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden.
Pernyataan ini menimbulkan spekulasi mengenai dampak geopolitik di Timur Tengah, terutama terkait peran Indonesia sebagai kontributor pasukan perdamaian. Analis menilai bahwa langkah penarikan bersyarat dapat menjadi sinyal bagi komunitas internasional bahwa keamanan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama.
