Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady pada persidangan terbaru menolak secara tegas pernyataan aktivis Rocky Gerung yang menyebut kehadiran tim eksternal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai hal yang lumrah. Riady menegaskan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, secara sadar menutup telinga terhadap masukan yang disampaikan oleh Dirjen terkait kebijakan internal kementerian.
- Rocky Gerung berargumen bahwa penggunaan tim eksternal adalah praktik standar dalam pemerintahan modern.
- JPU menilai argumen tersebut melenceng karena tidak memperhitungkan mekanisme internal pengawasan dan koordinasi antar unit di Kemendikbudristek.
- Nadiem diklaim sengaja mengabaikan arahan Dirjen demi mempercepat proses pengambilan keputusan yang melibatkan konsultan luar.
Persidangan tersebut juga membahas implikasi hukum dari tindakan Menteri yang dianggap mengabaikan kewajiban administratif. Roy Riady menekankan bahwa setiap keputusan strategis harus melalui prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melibatkan pejabat struktural seperti Dirjen.
Reaksi publik beragam. Sebagian mengkritik sikap Nadiem yang dianggap otoriter, sementara yang lain menilai langkahnya sebagai upaya mempercepat reformasi pendidikan yang memang membutuhkan input eksternal. Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa segala bentuk penyalahgunaan wewenang akan diproses secara hukum bila terbukti.
Kasus ini menambah dinamika politik internal kementerian serta menyoroti pentingnya mekanisme checks and balances dalam kebijakan publik. Pengawasan terhadap penggunaan tim eksternal dan hubungan antara pejabat tinggi dan struktural menjadi sorotan utama, khususnya menjelang pelaksanaan program-program reformasi pendidikan yang dijanjikan pemerintah.
