Setapak Langkah – 10 Mei 2026 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa pendidikan tidak sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan harus menjadi arena yang membebaskan potensi dan hak anak. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman, mengurangi diskriminasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap siswa.
Arifah menambahkan bahwa kurikulum saat ini masih banyak mengedepankan metode konvensional yang mengekang kreativitas. Ia mengajak semua pemangku kepentingan—guru, orang tua, dan pembuat kebijakan—untuk bersama‑sama merumuskan strategi yang menempatkan kebebasan berekspresi, keamanan psikologis, dan partisipasi aktif anak sebagai prioritas utama.
Beberapa langkah konkret yang diusulkan antara lain:
- Mengintegrasikan pendidikan karakter yang menekankan empati, toleransi, dan kepedulian sosial.
- Menjamin akses teknologi digital yang inklusif, terutama bagi anak di daerah terpencil, sehingga mereka tidak tertinggal dalam era pembelajaran daring.
- Mengadakan pelatihan intensif bagi guru agar dapat mengidentifikasi dan menanggapi tanda‑tanda stres atau kekerasan dalam lingkungan sekolah.
- Mendorong partisipasi anak dalam proses perancangan kurikulum melalui forum diskusi dan survei reguler.
- Menetapkan standar nasional yang melindungi hak anak untuk belajar tanpa rasa takut akan diskriminasi berbasis gender, agama, atau kemampuan.
Reaksi positif telah muncul dari organisasi masyarakat sipil dan asosiasi guru, yang menyambut baik ajakan Menteri untuk menempatkan hak anak sebagai pusat kebijakan pendidikan. Mereka berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui regulasi yang jelas dan alokasi anggaran yang memadai.
