Setapak Langkah – 04 Mei 2026 | Dalam sebuah acara peringatan yang dihadiri oleh tokoh politik, akademisi, dan aktivis, Megawiti Soekarnoputri menyoroti pentingnya fondasi demokrasi yang dibangun sejak era awal kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa institusi‑institusi negara, terutama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap menjadi pilar utama dalam melindungi hak rakyat.
Megawiti mengingat kembali proses pembentukan lembaga‑lembaga konstitusional pada masa 1955–1965, yang dirancang untuk menjamin keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas. “Setiap institusi harus berfungsi secara independen, tanpa campur tangan politik, agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan peran akademisi sebagai “pengawal keadilan” yang harus kritis sekaligus konstruktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga negara dan dunia pendidikan dapat memperkuat budaya hukum dan antikorupsi.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Megawiti dalam pidatonya:
- Penguatan mandat Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang‑undang yang berpotensi melanggar konstitusi.
- Peningkatan independensi KPK melalui alokasi anggaran yang memadai dan perlindungan hukum bagi penyidik.
- Peran akademisi sebagai pengkritik kebijakan yang berbasis data dan riset.
- Pentingnya edukasi publik mengenai hak konstitusional dan mekanisme pengaduan.
Megawiti menutup acara dengan harapan bahwa generasi muda akan terus mengawal demokrasi Indonesia, memastikan bahwa nilai‑nilai kebebasan, keadilan, dan transparansi tetap hidup dalam praktik pemerintahan sehari‑hari.
