Setapak Langkah – 03 Mei 2026 | Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi mengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil (ASN) dan pegawai non‑ASN untuk menggunakan transportasi umum pada hari Rabu setiap minggunya. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi beban biaya operasional, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan.
Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 1 April 2024 dan mencakup semua unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten. Pegawai diwajibkan memilih moda transportasi seperti bus kota, angkutan kota (angkot), atau layanan transportasi berbasis aplikasi yang berbasis kendaraan umum. Penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor pribadi pada hari Rabu tidak diperbolehkan kecuali terdapat kebutuhan mendesak yang telah disetujui atasan.
Untuk memudahkan pelaksanaan, setiap unit kerja diminta menyusun jadwal rotasi penggunaan kendaraan umum serta mengkoordinasikan dengan penyedia layanan transportasi setempat. Pengawasan akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui laporan harian dan verifikasi bukti penggunaan transportasi.
- Penghematan energi: Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil diperkirakan mencapai 15 % dibandingkan dengan pola perjalanan sebelumnya.
- Pengurangan biaya operasional: Pemerintah dapat menghemat anggaran belanja perjalanan dinas hingga Rp 2,5 miliar per tahun.
- Penurunan emisi karbon: Penggunaan kendaraan umum berkontribusi menurunkan emisi CO₂ sekitar 1.200 ton per tahun.
- Peningkatan kepadatan penumpang publik: Membantu mengoptimalkan layanan transportasi umum di Purwakarta.
Jika pegawai melanggar ketentuan, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan pada pelanggaran berulang dapat berujung pada pemotongan tunjangan atau tindakan disiplin lain sesuai peraturan kepegawaian.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengintegrasikan kebijakan transportasi dengan agenda keberlanjutan dan efisiensi anggaran. Dengan konsistensi pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menargetkan tercapainya penghematan signifikan dalam biaya operasional serta kontribusi nyata terhadap perlindungan lingkungan.
