Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan rencana pembentukan pusat komando khusus untuk mempercepat penanganan permasalahan agraria di Indonesia. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah sengketa lahan, ketimpangan pemilikan tanah, serta kebutuhan akan koordinasi lintas kementerian.
Pusat komando yang akan dibentuk nantinya akan berfungsi sebagai garda depan dalam mengidentifikasi, memantau, dan menindaklanjuti kasus-kasus agraria secara terintegrasi. Beberapa tugas utama yang direncanakan meliputi:
- Pengumpulan data real‑time tentang sengketa tanah di seluruh wilayah.
- Koordinasi antara DPR, kementerian terkait, dan lembaga penegak hukum.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk reformasi agraria.
- Pelaporan progres secara berkala kepada publik.
Rencana pelaksanaan awal mencakup pembentukan tim teknis yang terdiri dari anggota DPR, ahli agraria, dan perwakilan lembaga terkait. Tim ini akan menyusun kerangka kerja operasional dalam tiga bulan ke depan, dengan target peluncuran resmi command center pada kuartal berikutnya.
