Setapak Langkah – 30 April 2026 | Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti pentingnya penyelarasan tata kelola zonasi perikanan di Provinsi Sulawesi Utara. Organisasi non‑pemerintah ini mengamati bahwa sejumlah pihak telah mengusulkan rumusan penyelarasan zona perikanan, namun prosesnya masih memerlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengelola sumber daya laut, dan komunitas nelayan.
Beberapa poin penting yang diusulkan DFW meliputi:
- Pemetaan ulang zona penangkapan berdasarkan data ilmiah terbaru, termasuk keberadaan terumbu karang, kawasan pemijahan, dan area penting bagi spesies endemik.
- Pembentukan forum koordinasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah provinsi, Dinas Perikanan, Badan Pengelola Perikanan, serta perwakilan komunitas nelayan.
- Penerapan mekanisme monitoring berbasis teknologi, seperti sistem pelaporan GPS dan aplikasi seluler, untuk memantau aktivitas penangkapan secara real‑time.
- Penetapan sanksi yang jelas bagi pelanggar zona yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan insentif bagi praktik penangkapan ramah lingkungan.
DFW menekankan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut, tetapi juga memperkuat posisi Sulawesi Utara dalam memenuhi standar internasional terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan. Organisasi tersebut mengajak semua pemangku kepentingan untuk segera menyepakati dan mengimplementasikan penyelarasan zonasi, guna menghindari konflik kepentingan dan memastikan keberlanjutan ekonomi serta ekologi wilayah pesisir.
Dengan dukungan kebijakan yang terkoordinasi dan partisipasi aktif dari komunitas nelayan, diharapkan Sulawesi Utara dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengelola zona perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.
