Setapak Langkah – 28 April 2026 | Washington menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyetujui setiap skema yang memungkinkan Iran menentukan siapa yang boleh atau tidak lewat melalui Selat Hormuz, jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia.
Selat Hormuz merupakan salah satu titik sempit paling penting bagi perdagangan minyak dunia; diperkirakan lebih dari satu setengah miliar barel minyak melintasinya setiap hari, termasuk sebagian besar produksi minyak Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.
Iran sejak lama menuntut kontrol penuh atas selat tersebut, mengklaim hak kedaulatan dan keamanan nasional. Pihak Tehran mengancam dapat menutup akses bagi kapal-kapal yang dianggap melanggar sanksi internasional atau mendukung musuhnya.
Pernyataan resmi dari Pentagon menegaskan bahwa tindakan semacam itu akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan maritim internasional dan kepentingan ekonomi Amerika. Washington mengingatkan bahwa kapal-kapal dagang bebas akan terus dilindungi oleh armada kapal perang AS yang beroperasi di kawasan.
Reaksi negara-negara lain beragam. Organisasi Negara‑Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyerukan agar semua pihak menahan diri demi kestabilan pasar energi. Uni Eropa menyatakan dukungan pada prinsip kebebasan navigasi, sementara beberapa negara di kawasan menyoroti hak Iran untuk melindungi wilayahnya.
Jika Iran berhasil mengendalikan lalu lintas di Selat Hormuz, konsekuensi langsung dapat berupa lonjakan harga minyak mentah, penundaan pengiriman barang, serta peningkatan risiko konfrontasi militer. Analisis para pakar energi menunjukkan potensi peningkatan harga minyak global hingga 5‑8 persen dalam jangka pendek.
Berikut ini data perkiraan volume minyak yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa tahun terakhir:
| Tahun | Transit (juta barel/hari) |
|---|---|
| 2020 | 14,5 |
| 2021 | 15,2 |
| 2022 | 15,9 |
Ke depan, dialog diplomatik antara Washington, Tehran, dan sekutu regional menjadi kunci untuk mencegah eskalasi. Pihak Amerika menekankan kesiapan untuk menegakkan kebebasan navigasi melalui mekanisme multilateral, sementara Iran tampak mencari posisi tawar lewat tekanan politik dan ekonomi.
