Setapak Langkah – 26 April 2026 | Kasus kekerasan yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta menimbulkan kemarahan publik dan menuntut tindakan tegas dari lembaga legislatif. Kejadian tersebut melibatkan seorang pegawai daycare yang diduga melakukan pemukulan dan penelanan kepada anak usia dini, menimbulkan luka ringan namun menimbulkan trauma psikologis yang signifikan.
Rapat komisi I DPR RI yang membahas perlindungan anak menyampaikan kecaman keras terhadap insiden tersebut. Anggota DPR menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi dan harus dihadapi dengan sanksi yang setimpal.
Berikut ini poin-poin utama yang disampaikan oleh DPR:
- Penahanan dan penuntutan pelaku kekerasan dengan ancaman hukuman penjara yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Pencabutan segera izin operasional daycare yang terlibat hingga proses investigasi selesai.
- Peningkatan pengawasan dan audit berkala terhadap semua lembaga penitipan anak di wilayah Jawa Tengah dan khususnya Yogyakarta.
- Penerapan standar seleksi dan pelatihan yang lebih ketat bagi tenaga kerja daycare, termasuk tes latar belakang kriminal dan psikologis.
- Pembentukan tim independen yang bertugas memantau pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di semua fasilitas penitipan.
DPR menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga perlindungan anak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Selain itu, DPR mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan atau kelalaian di fasilitas serupa.
Jika permintaan DPR tidak dipenuhi, anggota parlemen berjanji akan mengajukan pertanyaan lisan kepada kementerian terkait dan menyiapkan rancangan regulasi yang lebih ketat mengenai izin operasional daycare. Langkah ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak mengabaikan hak dasar anak atas keamanan dan kesejahteraan.
