Setapak Langkah – 24 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kasus yang melibatkan Khalid Basalamah, pemilik sekaligus direktur Uhud Tour, sebuah biro perjalanan yang mengkhususkan diri pada paket haji dan umrah. Pemeriksaan yang berkelanjutan ini dipicu oleh serangkaian temuan yang mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana serta jaringan relasi bisnis.
Berikut beberapa faktor utama yang menjadi landasan KPK untuk melanjutkan penyelidikan:
- Hubungan dengan Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (FSTHU): Khalid Basalamah diketahui memiliki peran penting dalam forum tersebut, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar operator travel haji. Keterlibatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kolusi dalam penetapan harga dan alokasi kuota haji.
- Transaksi keuangan yang tidak transparan: Audit internal mengungkap adanya aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, termasuk pembayaran yang melibatkan pihak ketiga tanpa dokumentasi resmi.
- Penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi: Beberapa saksi melaporkan bahwa fasilitas kantor pemerintahan dan sarana milik negara pernah dipergunakan dalam acara promosi Uhud Tour tanpa prosedur yang sah.
- Pengaduan masyarakat: Keluhan dari jamaah haji dan umrah mengenai layanan yang tidak sesuai dengan kontrak menambah tekanan publik terhadap KPK untuk menyelidiki lebih dalam.
KPK menegaskan bahwa proses pemeriksaan akan tetap berlanjut hingga semua bukti dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini, pihak Uhud Tour telah diminta untuk menyerahkan dokumen keuangan lengkap, daftar klien, serta catatan pertemuan dengan pejabat terkait.
Jika terbukti melanggar, Khalid Basalamah dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk denda dan hukuman penjara. Pemeriksaan ini juga menjadi peringatan bagi sektor travel haji dan umrah agar lebih transparan dalam pengelolaan dana serta menghindari praktik nepotisme.
Pengawasan KPK diharapkan dapat menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara ibadah haji, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas dalam industri travel religius.
