Setapak Langkah – 23 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pemanggilan Khalid Basalamah, seorang pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri, sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji. Pemanggilan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh yang dikenal luas di kalangan jamaah haji.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini berawal dari laporan adanya praktik korupsi dalam alokasi kuota haji yang diduga melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta. Pemeriksaan awal menemukan indikasi bahwa sejumlah kuota haji tidak didistribusikan secara transparan, melainkan melalui perantara yang memperoleh keuntungan pribadi.
Tindakan KPK
KPK menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengeluarkan surat panggilan kepada Khalid Basalamah pada tanggal 22 April 2024. Dalam surat tersebut, KPK menegaskan bahwa Basalamah dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, untuk memberikan keterangan terkait peran biro perjalanan haji yang dikelolanya dalam proses alokasi kuota.
- Surat panggilan dikirimkan melalui pos resmi KPK.
- Basalamah diminta hadir di Kantor KPK Jakarta Selatan pada 25 April 2024 pukul 09.00 WIB.
- Jika tidak hadir, KPK berhak mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Reaksi dan Implikasi
Khalid Basalamah melalui juru bicara mengonfirmasi akan memenuhi panggilan KPK dan menegaskan bahwa biro perjalanannya selalu beroperasi sesuai peraturan. Sementara itu, aktivis anti‑korupsi menilai pemanggilan ini sebagai langkah positif KPK dalam menindak praktik korupsi di sektor haji, yang selama ini menjadi sorotan publik.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi alokasi kuota haji serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Jika terbukti adanya pelanggaran, konsekuensinya dapat meliputi sanksi administratif hingga pidana bagi pihak-pihak yang terlibat.
