Setapak Langkah – 22 April 2026 | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa proses digitalisasi pemilihan umum harus tetap berpegang pada nilai‑nilai demokrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara yang menyoroti tantangan dan peluang penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Digitalisasi sebagai upaya peningkatan transparansi
Prinsip demokrasi tetap menjadi landasan
Meski teknologi menawarkan kecepatan, BSKDN menekankan bahwa tidak boleh mengorbankan prinsip‑prinsip demokrasi seperti keadilan, inklusivitas, dan partisipasi publik. Setiap tahapan digitalisasi harus melewati uji keamanan yang ketat, melibatkan pengawas independen, dan memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses yang setara.
Langkah strategis yang diambil
- Pembentukan tim teknis khusus yang terdiri dari pakar IT, ahli keamanan siber, dan akademisi.
- Uji coba sistem e‑voting di pemilu daerah sebagai pilot project sebelum penerapan nasional.
- Penyuluhan intensif kepada partai politik, TPS, dan masyarakat tentang cara kerja sistem digital.
- Kolaborasi dengan lembaga internasional untuk standar keamanan dan interoperabilitas.
Harapan ke depan
Yusharto menutup dengan harapan bahwa digitalisasi tidak hanya menjadi sarana efisiensi, melainkan juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama‑sama menjaga integritas pemilu melalui teknologi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
