Setapak Langkah – 21 April 2026 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan pergantian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 179/SKEP/DPP-PKS/2026. Keputusan ini menandai langkah strategis partai dalam memperkuat kepemimpinan legislatif daerah.
Dalam pernyataan resmi, DPP PKS menegaskan bahwa proses pergantian tidak didasari oleh perselisihan internal melainkan atas pertimbangan kinerja dan visi ke depan. Pihak partai menolak keras spekulasi yang menyebut adanya konflik di dalam struktur PKS yang memicu perubahan kepemimpinan.
Berikut beberapa poin penting terkait keputusan tersebut:
- SK dikeluarkan oleh DPP PKS pada tahun 2026 dengan nomor 179/SKEP/DPP-PKS/2026.
- Penggantian ketua DPRD DKI dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kerja legislatif dan memperkuat agenda partai di ibu kota.
- PKS menolak semua tuduhan mengenai konflik internal yang mengganggu stabilitas partai.
- Penunjukan ketua baru akan disesuaikan dengan prosedur internal partai dan disetujui oleh anggota DPRD PKS di DKI.
Pengganti yang dipilih diharapkan dapat mengoptimalkan sinergi antara DPRD dan eksekutif DKI, serta memperjuangkan kebijakan yang sejalan dengan program partai. Meskipun ada rumor tentang pertikaian, PKS menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan dan fokus pada agenda pembangunan kota.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya PKS untuk menegaskan posisi politiknya menjelang pemilihan mendatang, dengan menampilkan kepemimpinan yang solid dan responsif terhadap aspirasi masyarakat DKI Jakarta.
