Setapak Langkah – 21 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna Selasa, 21 April 2024, menyetujui rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghargaan khusus menjelang perayaan Hari Kartini dan Hari Buruh internasional (May Day).
RUU PPRT bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga (PRT), yang selama ini sering bekerja di bawah kondisi tidak formal. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang‑undang ini antara lain:
- Pengenalan kontrak kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- Jaminan upah minimum yang sesuai dengan standar regional.
- Hak atas cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti sakit yang dibayar.
- Pengaturan jam kerja maksimal 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, serta istirahat mingguan.
- Penyediaan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja.
- Penetapan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau lembaga peradilan khusus.
Langkah ini sekaligus menjadi simbolik bagi peringatan Hari Kartini, yang memperjuangkan hak‑hak perempuan, serta May Day yang menyoroti kepentingan buruh. Dengan mengesahkan RUU PPRT, DPR berharap dapat menutup kesenjangan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, mayoritasnya perempuan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum.
Para pengamat menilai bahwa implementasi undang‑undang ini akan membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta asosiasi pekerja rumah tangga. Tantangan utama terletak pada pengawasan lapangan dan edukasi baik bagi majikan maupun pekerja tentang hak‑hak yang baru diatur.
Jika RUU PPRT segera diundangkan, diharapkan akan menciptakan standar kerja yang lebih adil, memperkuat posisi tawar pekerja rumah tangga, dan memberikan contoh kebijakan progresif bagi negara‑negara lain di kawasan Asia Tenggara.
