Setapak Langkah – 21 April 2026 | Pengurus Persatuan Petani Kelapa Sawit Indonesia (PP GEKIRA) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit. Dalam pernyataan terbaru, PP GEKIRA menyoroti bahwa permasalahan sektor sawit tidak terbatas pada isu pengambilalihan lahan, melainkan mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan petani, transparansi rantai pasok, dan kepatuhan terhadap standar internasional.
Berikut beberapa poin krusial yang diidentifikasi oleh PP GEKIRA dalam menilai tata kelola sawit:
- Pengelolaan lahan: Pengambilan lahan secara paksa masih menjadi sorotan, namun perlu dipadukan dengan mekanisme kompensasi yang adil dan partisipatif.
- Keberlanjutan lingkungan: Penanaman kembali hutan kritis dan penerapan standar sertifikasi RSPO menjadi keharusan untuk mengurangi deforestasi.
- Kesejahteraan petani: Harga jual tandan buah segar (TBS) yang stabil serta akses ke fasilitas keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil.
- Transparansi rantai pasok: Penggunaan teknologi digital untuk melacak asal-usul kelapa sawit dapat memperkuat akuntabilitas.
- Kepatuhan regulasi: Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran izin usaha dan standar lingkungan harus ditingkatkan.
Para pakar lingkungan menilai bahwa upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan perlindungan lingkungan merupakan langkah strategis. Namun, mereka menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal untuk memastikan kebijakan tersebut tidak hanya bersifat top‑down.
PP GEKIRA menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Dukungan kami kepada Presiden Prabowo bukan sekadar politis, melainkan komitmen untuk menciptakan industri sawit yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi petani serta lingkungan,” ujar juru bicara PP GEKIRA.
Dengan meningkatnya sorotan internasional terhadap praktik perkebunan sawit, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis. Keberhasilan tata kelola sawit ke depan sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, serta pengawasan yang transparan.
