Setapak Langkah – 19 April 2026 | Di tengah gelombang disinformasi yang semakin intensif di era digital, para praktisi hubungan masyarakat (humas) di Kalimantan Selatan berupaya memperkuat kemampuan mereka melalui program peningkatan standar kompetensi. Inisiatif ini diluncurkan oleh asosiasi humas regional bekerjasama dengan lembaga pelatihan profesional, dengan tujuan utama menanggulangi penyebaran berita palsu serta meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Program pelatihan mencakup empat modul utama: verifikasi fakta, manajemen krisis, strategi media sosial, dan etika komunikasi. Setiap modul dirancang secara interaktif, menggabungkan studi kasus nyata, simulasi penanganan hoaks, serta sesi praktik penggunaan alat-alat digital untuk fact‑checking.
- Verifikasi Fakta: Peserta diajarkan cara mengidentifikasi sumber terpercaya, memeriksa keaslian gambar, dan menggunakan platform cek fakta lokal.
- Manajemen Krisis: Fokus pada penyusunan respons cepat, koordinasi lintas lembaga, dan menjaga reputasi institusi selama insiden hoaks.
- Strategi Media Sosial: Teknik pengelolaan akun resmi, penjadwalan konten, serta pemantauan sentiment publik secara real‑time.
- Etika Komunikasi: Penekanan pada transparansi, akurasi, dan tanggung jawab sosial dalam menyebarkan informasi.
Selama pelatihan, para peserta juga diberikan akses ke basis data fakta nasional serta perangkat lunak analitik media. Salah satu narasumber, Dr. Irawan Setiawan, pakar komunikasi digital, menekankan pentingnya kompetensi ini sebagai senjata utama melawan hoaks yang dapat merusak kepercayaan publik.
Hasil evaluasi awal menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan peserta mengidentifikasi berita palsu, dengan skor rata‑rata naik dari 62% menjadi 89% setelah menyelesaikan modul verifikasi fakta. Selain itu, para praktisi melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam merespon situasi krisis, yang diharapkan dapat menurunkan dampak negatif hoaks di wilayah Kalimantan Selatan.
Dengan standar kompetensi yang lebih tinggi, diharapkan para humas Kalsel tidak hanya menjadi penjaga integritas informasi, tetapi juga menjadi agen edukasi bagi masyarakat dalam mengenali dan menolak konten menyesatkan. Langkah ini sejalan dengan upaya nasional untuk memperkuat literasi media dan menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat.
