Setapak Langkah – 17 April 2026 | Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali baru-baru ini meluncurkan layanan KKI Online Payment sebagai langkah strategis untuk memodernisasi proses pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Sistem ini dirancang agar transaksi pembayaran menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi ketergantungan pada metode konvensional seperti cek fisik.
Berikut ini merupakan fitur utama yang ditawarkan oleh KKI Online Payment:
- Integrasi real‑time: Data transaksi langsung terhubung ke sistem keuangan pemerintah, memungkinkan monitoring secara langsung.
- Otentikasi ganda: Menggunakan token dan verifikasi biometrik untuk menjamin keamanan akses.
- Pelaporan otomatis: Laporan keuangan dan audit dapat di‑generate secara otomatis dalam format standar.
- Dashboard pemantauan: Pengguna dapat melihat status pembayaran, riwayat transaksi, dan sisa anggaran melalui antarmuka berbasis web.
Manfaat yang diharapkan mencakup:
- Pengurangan waktu proses pembayaran dari rata‑rata 15 hari menjadi kurang dari 3 hari.
- Peningkatan transparansi yang membantu mengurangi risiko korupsi dan kesalahan pencatatan.
- Efisiensi biaya operasional karena menghilangkan kebutuhan pencetakan dan pengiriman cek.
- Kemudahan audit bagi lembaga pengawas karena semua data tersimpan secara digital dan terstruktur.
Direktur Utama BPD Bali, John Doe, menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari agenda transformasi digital yang lebih luas, yang akan diikuti dengan integrasi sistem pembayaran ke seluruh unit kerja pemerintah daerah di Bali. Ia menambahkan bahwa pelatihan intensif bagi pegawai dan penyedia barang/jasa telah dijadwalkan selama tiga bulan ke depan untuk memastikan adaptasi yang cepat.
Implementasi KKI Online Payment juga selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong penggunaan teknologi finansial dalam layanan publik. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan peningkatan penggunaan pembayaran digital hingga 70% dalam dua tahun ke depan, yang diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas anggaran daerah.
