Setapak Langkah – 17 April 2026 | Pada pertengahan April 2024, seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Polda Metro Jaya setelah mendengar ceramah yang disampaikan JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM). Ceramah tersebut memicu perdebatan publik karena dianggap mengandung pernyataan yang sensitif secara politik.
PSI menanggapi cepat dengan mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pelaporan tersebut bukanlah keputusan kolektif partai, melainkan tindakan individu yang bersifat pribadi. Dalam pernyataan tersebut, ketua umum PSI menekankan bahwa partai tidak menginstruksikan atau menyetujui langkah hukum tersebut.
- Pelaporan dilakukan oleh satu kader tanpa persetujuan struktural partai.
- PSI tetap mendukung kebebasan berpendapat dan menolak segala bentuk intimidasi.
- Partai menolak penggunaan proses hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat politik.
- PSI mengajak semua pihak untuk menyelesaikan kontroversi melalui dialog konstruktif.
Pihak kepolisian, Polda Metro Jaya, belum mengumumkan hasil penyelidikan terkait laporan tersebut. Sementara itu, sejumlah tokoh politik dan organisasi masyarakat memberikan tanggapan beragam, ada yang memuji keberanian kader PSI dalam menegakkan akuntabilitas, dan ada pula yang menilai laporan tersebut dapat menambah polarisasi.
Kasus ini menambah dinamika politik Indonesia menjelang pemilihan umum mendatang, di mana isu-isu terkait akuntabilitas publik dan kebebasan berpendapat menjadi sorotan utama. PSI menegaskan kembali komitmennya pada prinsip demokrasi dan mengharapkan proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
