Setapak Langkah – 15 April 2026 | Komisi I DPR RI kembali menyoroti rencana perjanjian akses wilayah udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat (AS). Dalam rapat kerja yang digelar pada tanggal yang belum diumumkan, anggota komisi, khususnya Anggota DPR Sukamta, menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama militer harus memprioritaskan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Isu ini muncul setelah munculnya laporan bahwa pihak AS mengajukan permohonan izin untuk menggunakan ruang udara Indonesia dalam operasi latihan dan patroli. Menurut Sukamta, izin semacam itu tidak boleh mengorbankan hak kedaulatan negara, terutama dalam konteks keamanan maritim dan udara yang menjadi prioritas nasional.
Berikut beberapa poin utama yang diangkat dalam sidang:
- Penekanan bahwa akses udara harus bersifat terbatas, terukur, dan hanya untuk kepentingan bersama yang jelas.
- Pengawasan ketat oleh lembaga pertahanan dan keamanan Indonesia, termasuk Kementerian Pertahanan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Kewajiban adanya mekanisme review periodik serta transparansi penuh kepada publik.
Sejarah hubungan militer Indonesia‑AS memang pernah mencakup kerja sama di bidang pelatihan, bantuan logistik, dan pertukaran intelijen. Namun, setelah era reformasi, publik dan lembaga legislatif semakin menuntut kontrol yang lebih kuat terhadap setiap perjanjian yang dapat memengaruhi kedaulatan negara.
Reaksi dari kalangan militer dan luar negeri masih beragam. Beberapa analis menilai bahwa kerja sama udara dapat meningkatkan interoperabilitas dalam penanggulangan terorisme lintas batas, sementara pihak lain memperingatkan risiko ketergantungan strategis.
DPR menegaskan bahwa setiap keputusan akan melalui proses legislasi yang melibatkan komite‑komite terkait, serta harus mendapat persetujuan mayoritas anggota parlemen. Dengan demikian, mekanisme checks and balances diharapkan dapat melindungi kepentingan nasional.
Ke depan, DPR berjanji akan terus memantau perkembangan negosiasi dan memastikan bahwa setiap kerja sama militer tidak mengorbankan prinsip kedaulatan NKRI.
