Setapak Langkah – 14 April 2026 | Kejadian penangkapan tangan (OTT) Bupati Gatut Sunu di Tulungagung pada awal April 2024 memicu sorotan tajam terhadap integritas pemerintahan daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Persepsi Integritas (SPI) menyatakan bahwa pemkab Tulungagung memperoleh skor terendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur.
KPK menegaskan bahwa hasil ini bukan sekadar data statistik, melainkan peringatan bagi pemkab untuk segera memperbaiki tata kelola. Dalam pernyataannya, KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan di Tulungagung, termasuk perangkat daerah, DPRD, serta masyarakat sipil, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan integritas.
Berikut langkah‑langkah strategis yang diusulkan KPK untuk memperbaiki skor integritas:
- Penguatan mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif.
- Peningkatan transparansi anggaran melalui publikasi real‑time pada portal daerah.
- Pelatihan etika dan anti‑korupsi bagi semua pejabat struktural dan fungsional.
- Audit internal rutin yang melibatkan auditor independen.
- Penerapan sistem reward bagi pegawai yang melaporkan indikasi korupsi.
Reaksi dari pemerintah Kabupaten Tulungagung menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK. Sekretaris Daerah menambahkan bahwa akan dibentuk tim khusus yang akan memantau implementasi langkah‑langkah di atas dan melaporkan progres secara berkala kepada publik.
Sementara itu, masyarakat Tulungagung menuntut akuntabilitas lebih besar, terutama setelah kasus OTT Bupati Gatut Sunu yang menimbulkan keprihatinan luas. Aktivis anti‑korupsi menyoroti pentingnya edukasi publik tentang hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
KPK menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa skor integritas bukanlah akhir, melainkan awal dari proses reformasi berkelanjutan. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan integritasnya diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, memperbaiki layanan publik, dan pada akhirnya menurunkan tingkat korupsi di tingkat lokal.
