Setapak Langkah – 14 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Mantan Direktur Utama Pertamina, Hari Karyuliarto, resmi didakwa dan dituntut hukuman penjara selama 6,5 tahun atas dugaan korupsi yang melibatkan proyek LNG (Liquefied Natural Gas). Kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 1,77 triliun.
Penuntutan diajukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah penyidik menemukan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan kontrak LNG. Menurut dokumen persidangan, Karyuliarto diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan penetapan harga jual LNG kepada pihak swasta.
Berikut adalah rangkuman kronologi utama kasus tersebut:
- 2019: Pertamina menandatangani kontrak LNG dengan nilai total Rp 2,5 triliun.
- 2020: Laporan audit internal mengidentifikasi selisih harga jual LNG yang signifikan dibandingkan standar pasar.
- 2021: Penyidik mulai menyelidiki dugaan manipulasi harga dan penerimaan gratifikasi.
- 2023: Kejaksaan menyiapkan dakwaan terhadap Hari Karyuliarto.
- 2024: Persidangan dimulai, dan jaksa menuntut hukuman 6,5 tahun penjara serta denda.
Selain tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut pengembalian kerugian negara melalui restitusi yang setara dengan total kerugian yang diperkirakan, yakni Rp 1,77 triliun.
Kasus ini menambah deretan kasus korupsi di sektor energi yang menimbulkan kekhawatiran publik terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan BUMN. Pengamat ekonomi memperingatkan bahwa skandal semacam ini dapat menurunkan kepercayaan investor serta mempengaruhi harga energi nasional.
Pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara, namun proses banding masih memungkinkan. Sementara itu, Pertamina telah mengumumkan langkah-langkah reformasi internal, termasuk peninjauan ulang prosedur pengadaan dan peningkatan pengawasan internal guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
