Setapak Langkah – 13 April 2026 | Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengaitkan konflik bersenjata di Poso dan Ambon dengan konsep keagamaan tertentu. Menurutnya, perbedaan interpretasi atas ajaran agama menjadi salah satu pemicu ketegangan di kedua wilayah.
Pernyataan tersebut menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Aktivis, akademisi, serta tokoh agama menilai bahwa penjelasan JK terlalu menyederhanakan dinamika yang sebenarnya kompleks.
- Penekanan pada faktor keagamaan dianggap mengabaikan akar ekonomi, politik, dan sejarah lokal.
- Penggunaan istilah “konsep keagamaan” tanpa penjelasan rinci dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat luas.
- Potensi menimbulkan stigma negatif terhadap komunitas tertentu di wilayah yang telah lama mengalami trauma.
Para ahli menegaskan bahwa konflik di Poso dan Ambon melibatkan kombinasi faktor, antara lain persaingan sumber daya, intervensi politik, serta dinamika sosial‑budaya yang berlapis. Menyederhanakan penyebab menjadi satu dimensi agama berisiko menyesatkan pemahaman publik dan memperparah polarisasi.
Sementara itu, pernyataan JK belum diikuti dengan klarifikasi resmi. Pihak kantor berita melaporkan bahwa beliau belum memberikan komentar lanjutan terkait kritik yang muncul.
Kasus ini menegaskan pentingnya kehatian‑hatian dalam menyampaikan narasi publik, khususnya pada isu sensitif yang melibatkan identitas agama. Media dan tokoh publik diharapkan meneliti secara mendalam sebelum mempublikasikan pendapat yang dapat memengaruhi persepsi massa.
