Setapak Langkah – 12 April 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda, menyampaikan harapan kuat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru, Abul Chair, untuk melakukan perbaikan signifikan pada tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan efisiensi manajemen pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat internal DPRD NTB yang membahas agenda reformasi birokrasi dan akuntabilitas fiskal.
Rupaeda menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama ini masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:
- Kurangnya transparansi dalam pelaporan anggaran.
- Penggunaan dana yang belum optimal di sektor prioritas.
- Proses pengendalian internal yang belum memadai.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran.
Dengan latar belakang tersebut, Sekda Abul Chair diharapkan dapat memprioritaskan langkah‑langkah berikut:
- Mengimplementasikan sistem e‑budgeting yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah monitoring anggaran.
- Meninjau kembali prioritas belanja daerah, khususnya pada bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, guna memastikan alokasi dana yang tepat sasaran.
- Memperkuat mekanisme pengendalian internal melalui audit internal yang rutin dan independen.
- Mendorong partisipasi publik melalui forum konsultasi terbuka dan platform daring untuk mengumpulkan masukan masyarakat.
- Melakukan pelatihan bagi pejabat keuangan daerah agar lebih profesional dalam pengelolaan anggaran.
Rupaeda menambahkan bahwa perbaikan tata kelola keuangan tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga membuka peluang bagi provinsi NTB untuk memperoleh alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat, mengingat kriteria kepatuhan keuangan menjadi salah satu syarat utama dalam pembagian dana alokasi umum.
Di sisi lain, Sekda Abul Chair menanggapi harapan tersebut dengan optimisme, menyatakan komitmen penuh untuk bekerja sama dengan DPRD, Bupati, serta seluruh jajaran aparatur daerah dalam mewujudkan reformasi yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral serta dukungan legislasi yang kuat untuk mengatasi hambatan struktural.
Jika langkah‑langkah reformasi ini dapat dijalankan secara konsisten, diharapkan dalam jangka menengah NTB akan mencatat peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi penggunaan anggaran, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
