Setapak Langkah – 11 April 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menekankan pentingnya percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan (PPPP) dalam konferensi pers yang diadakan pada tanggal terbaru.
PPPP direncanakan menjadi pusat administrasi bagi wilayah Papua Pegunungan, mencakup gedung pemerintahan, fasilitas publik, serta jaringan transportasi dan komunikasi yang mendukung.
Untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, Ribka Haluk mengajak semua kementerian terkait serta pemerintah daerah setempat untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral. Berikut beberapa langkah strategis yang disorot:
- Penetapan satuan kerja terpadu yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perhubungan.
- Penyediaan dana alokasi khusus melalui APBN dan skema kerjasama publik‑swasta.
- Penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan teknis dan pendampingan lapangan.
- Pemantauan progres proyek secara real‑time menggunakan platform digital.
Ribka Haluk menambahkan bahwa percepatan PPPP tidak hanya akan meningkatkan efektivitas layanan publik, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di wilayah yang selama ini terpencil. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Pegunungan.
Jika semua pihak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, pembangunan Pusat Pemerintahan diharapkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu pada tahun 2029. Keberhasilan proyek ini akan menjadi contoh konkret implementasi kebijakan desentralisasi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
