Setapak Langkah – 11 April 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa kebijakan efisiensi kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar langkah penghematan biaya, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja menuju birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.
- Peningkatan produktivitas melalui fleksibilitas waktu dan pengurangan waktu perjalanan.
- Pengurangan beban anggaran operasional, terutama pada biaya energi, transportasi, dan pemeliharaan fasilitas kantor.
- Perubahan paradigma kerja yang menekankan pada hasil (output) daripada proses (input), sejalan dengan agenda pemerintahan modern.
Data yang disampaikan menunjukkan perkiraan penghematan anggaran pada level kementerian dalam negeri selama satu tahun mencapai sekitar Rp 150 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
| Komponen | Penghematan (Rp) |
|---|---|
| Energi listrik kantor | 45 miliar |
| Transportasi pegawai | 70 miliar |
| Pemeliharaan fasilitas | 35 miliar |
Selain aspek finansial, Wamendagri menambahkan pentingnya penyediaan infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet cepat, platform kolaborasi, serta pelatihan kompetensi digital bagi ASN. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital antar daerah dan memperkuat layanan publik secara daring.
Implementasi WFH juga dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka mencapai target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN). Dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada hasil, diharapkan ASN dapat lebih cepat menanggapi kebutuhan masyarakat, terutama di masa-masa krisis atau bencana alam.
Ke depan, Kementerian Dalam Negeri berencana memperluas skema WFH ke seluruh unit kerja, dengan mekanisme evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi area perbaikan. Bima Arya menegaskan, “WFH bukan sekadar kebijakan darurat, melainkan fondasi baru bagi tata kelola negara yang lebih efisien, inklusif, dan berdaya saing.”
