Setapak Langkah – 11 April 2026 | Syaharuddin Alrif, Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Program Penguatan Tunas (PP Tunas) dirancang khusus untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif media sosial. Menurutnya, regulasi ini mencakup serangkaian langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang diharapkan dapat menurunkan risiko paparan konten berbahaya, perundungan daring, serta penyebaran hoaks di kalangan remaja.
PP Tunas menitikberatkan pada tiga pilar utama: (1) pembinaan literasi digital di sekolah, (2) peningkatan peran orang tua dan komunitas dalam mengawasi aktivitas online, serta (3) pemberian sanksi administratif bagi platform yang gagal memenuhi standar keamanan anak. Bupati Sidrap menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan program pelatihan guru dan orang tua untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyalahgunaan media sosial.
- Pendidikan Literasi Digital: Kurikulum khusus akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran Teknologi Informasi, meliputi cara mengenali konten palsu, melindungi data pribadi, dan mengelola waktu layar.
- Keterlibatan Orang Tua: Pemerintah daerah akan menyelenggarakan workshop bulanan serta menyediakan materi panduan penggunaan aplikasi pengawasan yang bersifat non‑intrusif.
- Penegakan Hukum: Platform digital yang tidak mengimplementasikan filter konten anak akan dikenakan denda hingga Rp 500 juta per pelanggaran.
Selain itu, Syaharuddin Alrif menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta lembaga perlindungan anak. “Kita tidak bisa mengabaikan kecepatan perkembangan teknologi. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Bupati Sidrap pada hari Senin.
Implementasi PP Tunas di Sidrap diproyeksikan akan dimulai pada kuartal berikutnya, dengan target pencapaian 80% sekolah terintegrasi dalam program literasi digital pada akhir tahun. Bupati berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia dalam mengatasi tantangan era digital.
