Setapak Langkah – 10 April 2026 | Komisi X (Pansus XIII) DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah meninjau kembali skema kerja sama pengelolaan Jatinangor National Golf Resort. Evaluasi ini dilakukan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat menambah kas daerah secara signifikan.
Jatinangor Golf Resort, yang terletak di kawasan strategis antara Bandung dan Sumedang, selama ini dikelola oleh pihak swasta dengan perjanjian konsesi yang dianggap kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Beberapa poin penting yang menjadi fokus peninjauan meliputi:
- Struktur pembagian hasil antara pemerintah daerah dan operator swasta.
- Ketentuan jangka waktu kontrak dan mekanisme perpanjangan.
- Pengembangan fasilitas tambahan seperti hotel, pusat konferensi, dan area rekreasi.
- Pengelolaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan.
Pada rapat terakhir, anggota komisi menyoroti bahwa potensi pendapatan tahunan dari lapangan golf belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data internal, estimasi pendapatan bersih saat ini hanya sekitar Rp 12 miliar per tahun, sementara proyeksi dengan skema baru dapat mencapai Rp 30‑35 miliar.
| Tahun | Pendapatan (Rp Miliar) | Keterangan |
|---|---|---|
| 2023 | 12 | Realisasi dengan skema lama |
| 2025 (target) | 30‑35 | Proyeksi dengan skema optimal |
Beberapa usulan perubahan yang telah diusulkan meliputi:
- Negosiasi ulang persentase bagi hasil menjadi 60 % untuk pemerintah dan 40 % untuk operator.
- Penambahan klausul pelaporan keuangan transparan setiap kuartal.
- Pembentukan tim monitoring gabungan antara DPRD, BKPSDM, dan Badan Pengelola Golf.
- Pengembangan paket wisata golf yang terintegrasi dengan universitas Jatinangor dan kawasan industri sekitar.
Anggota Pansus XIII, Ahmad Rifai, menyatakan bahwa peningkatan PAD melalui aset strategis seperti Jatinangor Golf Resort akan memberi ruang fiskal lebih luas untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Jawa Barat.
Jika skema baru disetujui, proses perubahan kontrak diperkirakan memakan waktu 6‑12 bulan, termasuk tahap konsultasi publik dan penandatanganan perjanjian baru. Pemerintah provinsi berharap bahwa langkah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat citra Jawa Barat sebagai destinasi wisata kelas dunia.
