Setapak Langkah – 09 April 2026 | Aktivis KontraS, Andrie Yunus, kembali menjadi sorotan publik setelah ia disiram dengan air keras oleh sekelompok orang tak dikenal. Insiden tersebut memicu gelombang solidaritas luas dari kalangan aktivis, organisasi hak asasi manusia, serta warga yang menuntut keadilan.
Andrie Yunus dikenal sebagai tokoh kritis yang sering mengkritik kebijakan keamanan dan menyoroti pelanggaran HAM di Indonesia. Pada aksi demonstrasi terakhir, ia menjadi sasaran serangan fisik yang dianggap sebagai upaya intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
Tak lama setelah insiden, sejumlah organisasi hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak keras segala bentuk kekerasan terhadap aktivis serta menolak penggunaan pengadilan militer untuk mengadili pelaku. Mereka menegaskan bahwa kasus semacam ini harus diproses melalui sistem peradilan sipil yang independen, sesuai dengan prinsip negara hukum.
Berikut poin-poin utama yang ditekankan dalam pernyataan solidaritas tersebut:
- Penegakan hukum harus melalui jalur peradilan sipil, bukan militer.
- Pelaku kekerasan harus ditangkap, diadili, dan diberikan sanksi yang setimpal.
- Kebebasan berpendapat dan hak untuk menyuarakan kritik harus dilindungi tanpa ancaman intimidasi.
- Pemerintah harus memastikan keamanan bagi semua aktivis dan jurnalis.
- Pendidikan hak asasi manusia perlu ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Berbagai kelompok masyarakat pun menggelar aksi solidaritas, mulai dari rapat umum hingga kampanye media sosial dengan tagar #SolidaritasUntukAndrie. Demonstrasi damai tersebut menunjukkan bahwa publik tidak tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam kebebasan sipil.
Penggunaan pengadilan militer untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap aktivis dianggap tidak proporsional dan dapat menimbulkan preseden berbahaya. Pengadilan militer biasanya dipakai untuk kasus yang melibatkan anggota TNI atau ancaman keamanan negara, bukan untuk tindak kekerasan terhadap warga sipil.
Para pengamat hukum menilai bahwa penolakan terhadap pengadilan militer dalam kasus ini merupakan langkah penting untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan setara di depan hukum.
Ke depan, harapan besar masyarakat adalah agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus ini secara transparan, memberikan perlindungan yang memadai kepada aktivis, serta menegakkan keadilan tanpa memihak.
