Setapak Langkah – 09 April 2026 | Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK), pada Rabu, 8 April 2026, melakukan kunjungan resmi ke Bareskrim Polri di Jakarta untuk melaporkan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Rismon Sianipar, seorang peneliti digital yang dikenal aktif di media sosial.
Berikut kronologi singkat peristiwa tersebut:
- 27 Maret 2026 – Rismon Sianipar mengunggah video berdurasi tiga menit yang menyinggung kebijakan dan keputusan politik JK selama masa jabatan Wakil Presiden.
- 29 Maret 2026 – Video tersebut viral di beberapa platform media sosial, memicu perbincangan publik dan komentar kritis.
- 5 April 2026 – JK menerima laporan dari tim komunikasi tentang penyebaran konten tersebut dan meminta klarifikasi kepada Rismon.
- 8 April 2026 – JK mengunjungi Bareskrim Polri dan menyerahkan laporan resmi serta bukti materi digital yang dianggap menghina.
Petugas Bareskrim Polri menyatakan bahwa laporan JK akan diproses sesuai dengan Pasal 310 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan, serta mempertimbangkan Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penyebaran konten negatif di dunia maya.
Pak
ar hukum, Dr. Andi Wijaya, menjelaskan bahwa kasus semacam ini dapat berujung pada sanksi pidana berupa denda atau kurungan, tergantung pada tingkat keparahan serta bukti yang dapat memperkuat dugaan penghinaan.
Sementara itu, Rismon Sianipar belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, dalam wawancara terdahulu ia sering menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat dan hak publik untuk mengkritik pejabat publik.
Kasus ini menambah deretan perselisihan antara tokoh politik senior dan aktivis digital yang semakin sering terjadi di era informasi. Pengamat politik menilai bahwa penyelesaian secara hukum dapat menjadi preseden bagi penegakan batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik publik figur.
