Setapak Langkah – 08 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menelusuri lebih dari enam puluh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Sebanyak 63 orang, termasuk mantan pejabat Kabupaten Pekalongan, kini berada dalam proses pemeriksaan.
Investigasi ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang dan perolehan keuntungan pribadi melalui proyek‑proyek pembangunan dan pengadaan barang di wilayah tersebut. KPK mencatat bahwa sejumlah keputusan administratif yang menguntungkan pihak tertentu diduga terkait dengan jaringan yang dipimpin oleh sang bupati.
Berikut rangkaian langkah yang diambil oleh tim penyidik KPK:
- Pengumpulan dokumen keuangan dan kontrak proyek yang relevan.
- Wawancara dengan saksi, termasuk pejabat daerah, pengusaha, dan masyarakat setempat.
- Pemeriksaan barang bukti digital, seperti email dan rekaman komunikasi.
- Pengajuan permohonan penahanan terhadap tersangka utama bila diperlukan.
Pejabat yang diperiksa meliputi kepala dinas, staf administrasi, serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka diminta memberikan keterangan secara tertulis atau lisan, dan beberapa di antaranya telah ditahan sementara untuk memudahkan proses penyidikan.
Pihak kepolisian daerah dan pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan komitmen untuk mendukung proses hukum serta menegakkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Sementara itu, masyarakat menuntut penyelesaian cepat dan tegas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
KPK menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum ada keputusan akhir mengenai keterlibatan masing‑masing pejabat. Hasil penyelidikan akan dipublikasikan setelah semua bukti terkumpul dan analisis selesai.
