Setapak Langkah – 08 April 2026 | Jakarta – Istri mantan Bupati Bekasi, Ono Surono, baru-baru ini menjadi saksi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan suami dan pejabat daerah tersebut. Pada hari Selasa, penyidik KPK menanyakan total enam belas pertanyaan kepada istri Ono Surono seputar sejumlah transaksi yang diduga melanggar hukum, antara lain terkait suap ijon proyek, pengalihan dana, serta barang bukti yang ditemukan.
Berikut adalah beberapa pokok pertanyaan yang diajukan kepada istri Ono Surono:
- Apakah ia mengetahui adanya pembayaran ijon yang diberikan kepada suami atau pihak lain terkait proyek pemerintah?
- Bagaimana peran istri dalam mengelola atau menyimpan uang hasil suap?
- Apakah terdapat rekening bank atau aset lain yang menerima dana hasil korupsi?
- Sejauh mana ia terlibat dalam pengambilan keputusan proyek yang menjadi subjek dugaan korupsi?
- Apakah ia memiliki komunikasi tertulis atau lisan dengan kontraktor atau pejabat terkait?
- Apakah ia mengetahui adanya barang bukti yang disita oleh KPK?
- Bagaimana pengetahuan istri mengenai sumber dana yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarga?
- Apakah ia pernah memberi perintah atau instruksi terkait aliran dana tersebut?
- Apakah ada saksi lain yang dapat menguatkan pernyataan istri mengenai kasus ini?
- Apakah istri pernah menandatangani dokumen atau surat perjanjian yang berkaitan dengan proyek tersebut?
- Bagaimana istri menjelaskan perbedaan antara pendapatan resmi dan pendapatan tidak terdaftar?
- Apakah istri memiliki akses ke data keuangan atau dokumen kontrak proyek?
- Apakah istri mengetahui adanya penyalahgunaan dana APBD dalam proyek yang dimaksud?
- Bagaimana istri menanggapi tuduhan bahwa ia menjadi perantara dalam transaksi korupsi?
- Apakah istri pernah menerima ancaman atau tekanan terkait penyelidikan ini?
- Apakah istri bersedia memberikan keterangan tambahan atau melengkapi bukti yang diminta penyidik?
Hingga kini, istri Ono Surono belum memberikan pernyataan publik terkait hasil pemeriksaan. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut hingga semua fakta terungkap secara lengkap.
Kasus ini menambah deretan penyelidikan korupsi di tingkat daerah yang melibatkan pejabat tinggi, serta menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran publik di Bekasi. Masyarakat dan aktivis anti‑korupsi menuntut proses hukum yang tegas dan cepat, agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat kembali pulih.
