Setapak Langkah – 07 April 2026 | David Febrian, Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata), mengeluarkan pernyataan tegas pada Jumat terkait penyebaran narasi yang menyebut pemerintah tidak bekerja. Menurutnya, narasi tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kritik konstruktif, melainkan sebuah provokasi yang dapat memicu ketegangan sosial.
Dalam sambutan yang disampaikan di sebuah konferensi pers, Febrian menegaskan bahwa kritik memang sah dalam demokrasi, namun harus didasarkan pada fakta dan tujuan membangun. “Jika kritik dijadikan alat untuk menimbulkan keresahan, maka itu bukan lagi kritik melainkan provokasi yang berbahaya,” ujarnya.
Febrian menambahkan bahwa keberadaan narasi semacam itu dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk agenda politik tertentu.
Beberapa pengamat politik menilai pernyataan tersebut mencerminkan upaya koalisi pendukung Prabowo Subianto untuk mengendalikan wacana publik menjelang pemilihan umum mendatang. Mereka mengingatkan bahwa kebebasan berbicara tetap menjadi hak konstitusional, namun harus diiringi tanggung jawab.
- Menurut analisis lembaga survei XYZ, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di angka 45%.
- Isu “pemerintah tidak bekerja” muncul secara signifikan di media sosial sejak awal tahun 2024.
- Berbagai organisasi masyarakat sipil menilai narasi tersebut dapat memecah belah masyarakat jika tidak ditangani secara tepat.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menolak menyebut narasi tersebut sebagai provokasi, melainkan sebagai bagian dari wacana kritis yang sehat. Dalam sebuah pernyataan resmi, kementerian menegaskan komitmen untuk menanggapi aspirasi masyarakat secara transparan.
Situasi ini menambah dinamika politik nasional, di mana pernyataan tokoh partai dan organisasi politik semakin mempengaruhi persepsi publik. Pengamat menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan polarisasi.
