Setapak Langkah – 05 April 2026 | Indonesia menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas mekanisme keamanan pasukan penjaga perdamaian setelah tiga prajurit TNI gugur dalam operasi di Lebanon.
Ketiga prajurit tewas dalam serangan yang terjadi pada operasi terbaru, menimbulkan keprihatinan di dalam negeri dan menegaskan kembali risiko tinggi yang dihadapi pasukan perdamaian.
Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa evaluasi harus mencakup:
- Peninjauan prosedur perlindungan personel di zona konflik.
- Peningkatan koordinasi antara komando PBB dan negara kontributor.
- Penyediaan peralatan dan dukungan medis yang memadai.
- Penetapan standar respons cepat terhadap ancaman darurat.
Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan insiden serta komitmen PBB untuk menyesuaikan mandat operasi agar lebih responsif terhadap kondisi lapangan.
Di samping itu, pemerintah berjanji akan terus memberikan dukungan bagi misi perdamaian, termasuk pengiriman personel tambahan, namun menuntut agar keselamatan pasukan menjadi prioritas utama.
Langkah selanjutnya, Kementerian Luar Negeri akan mengajukan proposal resmi kepada Sekretariat Jenderal PBB serta berkoordinasi dengan negara‑negara anggota lain untuk memastikan evaluasi dilakukan secepat mungkin.
Kasus ini mempertegas tantangan keamanan yang dihadapi pasukan perdamaian global dan menambah tekanan pada PBB untuk memperbaiki mekanisme perlindungan bagi ribuan tentara yang beroperasi di wilayah konflik.
