Setapak Langkah – 04 April 2026 | Majelis Permusyawaratan Daerah (DPRD) Jawa Barat baru-baru ini menyoroti adanya anomali dalam capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercantum dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPJ) periode 2025. Temuan tersebut memicu serangkaian pembahasan tentang pentingnya evaluasi kinerja OPD agar anggaran daerah dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan mendukung pembangunan yang lebih efektif.
Latar Belakang Temuan
Dalam rapat komisi terkait, anggota DPRD mengidentifikasi ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dalam LKPJ dengan realisasi yang dilaporkan oleh beberapa OPD. Anomali ini meliputi:
- Target yang terlalu ambisius tanpa dukungan sumber daya yang memadai.
- Realisasi yang jauh di bawah target namun tetap tercatat sebagai tercapai.
- Penggunaan indikator kinerja yang tidak konsisten antar OPD.
Implikasi terhadap Anggaran Daerah
Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan risiko alokasi anggaran yang tidak efisien. Jika target tidak realistis, dana yang dialokasikan mungkin tidak terpakai secara optimal, mengurangi efektivitas program pembangunan. Sebaliknya, realisasi yang dilaporkan lebih tinggi daripada kenyataan dapat menimbulkan persepsi keberhasilan palsu, menyulitkan pengawasan publik.
Langkah Evaluasi yang Direkomendasikan
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD mengusulkan beberapa tahapan evaluasi:
- Audit internal independen terhadap semua OPD yang melaporkan anomali.
- Penyusunan kembali indikator kinerja yang terukur, spesifik, dan dapat diverifikasi.
- Pelatihan bagi pejabat OPD tentang penyusunan target berbasis data historis.
- Penguatan mekanisme monitoring triwulanan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Daerah.
- Pelaporan transparan kepada publik melalui portal data terbuka.
Contoh Data Anomali (Ilustratif)
| OPD | Target 2025 | Realisasi (Laporan) | Realisasi (Verifikasi) |
|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan | 100% peningkatan sarana belajar | 95% | 78% |
| Dinas Kesehatan | 80% penurunan angka stunting | 82% | 68% |
| Dinas Pekerjaan Umum | 30 km jalan baru | 30 km | 22 km |
Data di atas bersifat contoh untuk menggambarkan perbedaan antara angka yang dilaporkan dan hasil verifikasi lapangan.
Harapan DPRD
Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, DPRD berharap:
- Target OPD menjadi lebih realistis dan berbasis bukti.
- Anggaran dapat diarahkan ke program yang benar‑benar membutuhkan dana.
- Akuntabilitas publik meningkat melalui transparansi laporan kinerja.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah Jawa Barat serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak pembangunan yang maksimal.
