Setapak Langkah – 08 Agustus 2026 | Tim hukum yang mewakili perusahaan Yaqut menuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk secara jelas menunjukkan besaran kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Permintaan itu disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 8 September 2024.
Berikut ini poin‑poin utama yang diajukan oleh tim hukum Yaqut:
- Metode perhitungan nilai kuota haji harus didasarkan pada tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, bukan pada nilai pasar yang dapat berubah-ubah.
- Setiap transaksi pembayaran harus disertai bukti transfer bank atau dokumen lain yang sah, untuk menolak dugaan manipulasi angka.
- Jika terdapat selisih antara nilai resmi dan nilai yang dilaporkan, selisih tersebut harus dijelaskan secara rinci, termasuk identitas pihak yang menerima selisih.
Tim hukum Yaqut menegaskan bahwa tanpa bukti konkret, tuduhan kerugian negara dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak proporsional bagi perusahaan. Mereka juga mengingatkan bahwa Yaqut telah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memperbaiki prosedur internal guna mencegah terulangnya kasus serupa.
Jaksa Penuntut Umum belum memberikan respons akhir terhadap permintaan tersebut, namun menyatakan akan meninjau kembali dokumen‑dokumen yang telah diajukan. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada akhir bulan ini, dengan harapan dapat menghasilkan kejelasan mengenai besaran kerugian yang sebenarnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan alokasi kuota haji, sebuah layanan penting yang dikelola pemerintah. Jika terbukti ada penyalahgunaan, kerugian negara tidak hanya berdampak pada keuangan, melainkan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyaluran kuota haji.
