Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Jakarta, 3 Agustus 2026 – Tim hukum yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti utama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Permohonan ini diajukan setelah tim menemukan indikasi bahwa bukti yang diserahkan sebelumnya belum dipastikan keasliannya secara forensik.
Kasus Chromebook bermula pada akhir 2023 ketika sejumlah lembaga pemerintah melakukan pengadaan perangkat keras untuk mendukung program pendidikan daring. Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya selisih anggaran dan dugaan suap yang melibatkan pejabat tinggi serta penyedia barang. Alat bukti utama berupa hard drive yang berisi data transaksi, email, dan dokumen tender menjadi fokus utama penyelidikan.
Tim hukum Nadiem menyoroti tiga alasan utama untuk meminta pemeriksaan ulang:
- Keabsahan data: Analisis awal menunjukkan adanya potensi manipulasi timestamp pada file log yang dapat memengaruhi kronologi transaksi.
- Integritas perangkat: Hard drive yang disita belum diuji oleh laboratorium forensik independen, sehingga belum dapat dipastikan tidak terjadi pencurian data sebelum penyitaan.
- Hak defensif: Tanpa verifikasi yang memadai, penggunaan alat bukti tersebut dapat melanggar prinsip due process bagi terdakwa.
Dalam pernyataannya, tim hukum menegaskan bahwa tujuan utama bukan untuk menunda proses peradilan, melainkan memastikan bahwa setiap bukti yang dipertimbangkan di pengadilan memiliki standar ilmiah yang tinggi. Mereka juga mengingatkan bahwa keputusan pengadilan sebelumnya, yang menyatakan cukupnya bukti, dapat ditinjau kembali jika hasil pemeriksaan forensik menunjukkan adanya keraguan.
Reaksi dari pihak kejaksaan menanggapi permohonan tersebut dengan sikap terbuka, menyatakan bahwa mereka siap memberikan akses ke laboratorium forensik yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Sementara itu, para pengamat hukum memperkirakan bahwa proses pemeriksaan ulang dapat menambah waktu penyelesaian kasus, namun sekaligus meningkatkan kredibilitas putusan akhir.
Jika permohonan diterima, langkah selanjutnya meliputi:
- Penunjukan laboratorium forensik independen oleh pengadilan.
- Pengambilan sampel data secara resmi dari hard drive yang disita.
- Penyusunan laporan teknis yang akan menjadi bagian dari berkas persidangan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan penggunaan anggaran pendidikan dalam skala besar serta menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengadaan barang pemerintah. Masyarakat menanti hasil akhir yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan menjadi pelajaran bagi reformasi prosedur pengadaan di masa depan.
