Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan klarifikasi terkait wacana sertifikasi aktivis yang sedang menjadi sorotan publik. Pemerintah berencana membentuk tim asesor yang akan menilai dan mengeluarkan sertifikat bagi aktivis serta pembela hak asasi manusia.
Rencana tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, yang menilai proses sertifikasi dapat menjadi alat kontrol dan potensi pembatasan kebebasan bersuara. Beberapa organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan data dan penyelewengan otoritas.
- Mengidentifikasi aktivis yang memiliki rekam jejak konsisten dalam memperjuangkan hak dasar.
- Memberikan akses lebih mudah kepada pelaku aktivisme untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan.
- Mengurangi risiko penargetan pribadi melalui pengakuan resmi dari pemerintah.
- Menjalin jaringan koordinasi yang lebih terstruktur antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non‑pemerintah.
Pigai menegaskan bahwa tim asesor akan dibentuk secara independen, melibatkan akademisi, praktisi HAM, dan perwakilan lembaga internasional. Proses penilaian akan mengacu pada kriteria yang transparan, seperti:
- Komitmen terhadap prinsip non‑kekerasan.
- Rekam jejak partisipasi dalam kampanye HAM yang diakui secara luas.
- Integritas pribadi dan profesional.
- Kontribusi terhadap peningkatan kesadaran publik tentang hak asasi manusia.
Selain itu, sertifikasi tidak akan bersifat eksklusif; aktivis yang tidak bersertifikat tetap dapat beroperasi, namun mereka tidak akan menikmati manfaat tambahan yang disediakan bagi yang bersertifikat, seperti perlindungan khusus atau akses ke dana bantuan internasional.
Para pengkritik tetap menuntut jaminan bahwa data pribadi aktivis tidak akan disalahgunakan. Pemerintah berjanji akan menegakkan standar keamanan data yang ketat serta menyediakan mekanisme pengaduan bila terjadi pelanggaran.
Dengan demikian, meski kontroversial, sertifikasi aktivis oleh tim asesor diharapkan menjadi instrumen yang memperkuat posisi pembela HAM di Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam melindungi mereka yang berjuang demi keadilan sosial.
