Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Sidang angket yang digelar untuk menelusuri dugaan kasus asusila yang melibatkan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, kini menjadi sorotan publik setelah sejumlah pihak menilai proses tersebut melanggar hak privasi. Kejadian ini memicu pengaduan resmi kepada Bareskrim Polri untuk menilai apakah prosedur sidang telah melanggar ketentuan hukum.
Berikut rangkaian peristiwa yang terjadi:
- Awal 2024, muncul laporan media lokal tentang dugaan perilaku asusila yang melibatkan Bupati Gowa.
- Pemerintah daerah membentuk panitia sidang angket untuk menyelidiki tuduhan tersebut.
- Sidang angket disiarkan secara terbuka melalui media lokal, menampilkan materi yang dianggap sensitif oleh sebagian warga.
- Kelompok masyarakat dan beberapa tokoh publik mengajukan keberatan, menilai bahwa penyiaran materi tersebut mengungkapkan data pribadi yang tidak semestinya dipublikasikan.
- Pengaduan resmi kemudian diajukan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Pihak kepolisian melalui Bareskrim menyatakan akan melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pelanggaran privasi. Mereka menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan publik untuk mengetahui fakta dan perlindungan hak pribadi individu yang terlibat.
Para pendukung Bupati Gowa menilai bahwa sidang angket merupakan langkah transparansi yang diperlukan, sementara kritikus berargumen bahwa proses tersebut harus menghormati standar etika serta perlindungan data pribadi. Jika terbukti melanggar, pelaku penyiaran dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Perlindungan Data Pribadi.
Keputusan akhir dari Bareskrim akan menentukan apakah ada tindak lanjut hukum terhadap penyelenggara sidang, serta memberi arahan bagi prosedur serupa di masa mendatang agar tidak menimbulkan kontroversi serupa.
