Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Said Iqbal, Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan pelaku industri komponen otomotif terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diproyeksikan akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Negosiasi ini dilatarbelakangi oleh penurunan permintaan komponen otomotif yang dipicu oleh penurunan produksi kendaraan secara nasional serta tekanan harga bahan baku. Beberapa produsen melaporkan adanya penurunan order yang signifikan, sehingga mengancam kelangsungan operasional dan menimbulkan risiko pemutusan hubungan kerja bagi ribuan pekerja.
Langkah-langkah yang dibahas
- Mengidentifikasi sektor yang paling terdampak dan menghitung estimasi jumlah pekerja yang berisiko terkena PHK.
- Menawarkan paket penangguhan PHK dengan skema penyesuaian jam kerja dan penurunan upah sementara, sambil menjamin hak-hak dasar pekerja.
- Mengoptimalkan program pelatihan kembali (re‑skilling) untuk memindahkan tenaga kerja ke sektor lain yang masih membutuhkan tenaga kerja terampil.
- Menggalakkan insentif fiskal bagi perusahaan yang dapat mempertahankan tenaga kerja, termasuk keringanan pajak dan subsidi upah.
Reaksi industri
Serikat pekerja dan asosiasi produsen menyambut baik adanya dialog, namun menuntut kejelasan waktu pelaksanaan kebijakan serta jaminan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal tanpa upaya alternatif. Beberapa perusahaan mengaku telah menyiapkan rencana kontinjensi, namun masih memerlukan kepastian regulasi untuk melaksanakannya.
Jika negosiasi berhasil, diperkirakan dapat mengurangi jumlah PHK hingga 60 % dari estimasi awal. Sebaliknya, kegagalan mencapai kesepakatan dapat memperparah tekanan pada pasar tenaga kerja dan memperlambat pemulihan industri otomotif nasional.
Pengawasan dan evaluasi kebijakan akan terus dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Sekretariat Presiden, dengan laporan berkala kepada Presiden Jokowi.
