Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Rencana pemerintah untuk menstandardisasi kemasan rokok menjadi satu ukuran dan satu warna telah menimbulkan keprihatinan luas di kalangan pelaku industri serta masyarakat. Kebijakan ini, yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan, bertujuan memperkuat upaya pengendalian tembakau dengan mempermudah identifikasi produk berbahaya.
Namun, asosiasi produsen rokok gabungan (GAPPRI) memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan efek samping ekonomi yang signifikan, termasuk munculnya kemiskinan baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Menurut mereka, standar kemasan baru akan memaksa produsen, distributor, dan pedagang eceran untuk menanggung biaya redesign, produksi ulang, serta penyesuaian stok, yang secara kolektif dapat menggerus margin keuntungan.
- Biaya produksi tambahan: Perubahan desain dan material kemasan diperkirakan menambah biaya produksi hingga 10-15 persen.
- Gangguan rantai pasok: Distributor kecil dan warung tradisional yang mengandalkan volume penjualan tinggi berisiko kehilangan daya beli konsumen.
- Potensi PHK: Penurunan penjualan akibat kenaikan harga dapat memaksa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor manufaktur dan logistik.
- Risiko kemiskinan: Penurunan pendapatan bagi pekerja informal di sektor rokok dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah produsen tembakau.
GAPPRI menuntut Kementerian Kesehatan untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dengan memperhitungkan dampak ekonomi makro serta menyediakan mekanisme transisi yang melindungi usaha kecil. Mereka mengusulkan beberapa alternatif, antara lain:
- Pemberian subsidi atau insentif pajak bagi perusahaan yang harus melakukan redesign kemasan.
- Pelatihan dan dukungan teknis bagi pedagang eceran dalam mengelola perubahan stok.
- Penetapan fase implementasi bertahap untuk memberi ruang adaptasi pasar.
Para ekonom menilai bahwa tanpa mitigasi yang tepat, kebijakan penyeragaman kemasan rokok dapat berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat sipil dianggap krusial untuk menemukan solusi yang seimbang antara tujuan kesehatan publik dan kelangsungan ekonomi.
