Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Sejumlah relawan partai dan organisasi masyarakat menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tengah menggerakkan serangkaian kebijakan strategis yang mereka sebut sebagai “perang besar” melawan jaringan mafia ekonomi dan mafia sumber daya alam (SDA).
- Pembentukan tim khusus anti‑mafia yang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Penerapan sistem audit berbasis teknologi blockchain untuk melacak perizinan tambang dan hasil produksi.
- Pembekuan aset perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi atau pencucian uang.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan revisi Undang‑Undang Mineral dan Batubara untuk memperketat persyaratan lisensi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan lapangan. Dalam rapat koordinasi pekan lalu, relawan melaporkan bahwa presiden menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama “perang melawan mafia”.
Berikut ringkasan kebijakan utama yang diidentifikasi oleh relawan:
| Kebijakan | Tujuan | Implementasi |
|---|---|---|
| Tim Anti‑Mafia Nasional | Memusatkan penanganan kasus mafia ekonomi | Penunjukan pejabat senior KPK dan Bappenas |
| Audit Blockchain | Menjamin keabsahan data perizinan | Penerapan platform digital terintegrasi |
| Revisi UU Mineral | Memperketat kontrol sumber daya alam | Pengesahan DPR dalam dua tahap |
Para relawan menilai bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mereka menekankan bahwa keberhasilan “perang besar” ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat luas.
Namun, beberapa pengamat mengingatkan bahwa penindakan terhadap mafia ekonomi memerlukan proses hukum yang matang dan tidak boleh mengorbankan hak asasi serta kepastian hukum bagi pelaku usaha yang sah. Mereka mengajak semua pihak untuk terus memantau pelaksanaan kebijakan dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Dengan semangat “perang besar” yang diusung oleh Presiden Prabowo, diharapkan Indonesia dapat menata kembali tata kelola ekonomi dan sumber daya alamnya, menjauhkan diri dari praktek korupsi terorganisir, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
